Oleh: hendrinova | Mei 2, 2010

Dampak Positif Kenaikan Cukai Rokok Pada Perekonomian Indonesia

Usaha Pemerintah menyehatkan bangsa Indonesia dari pengaruh buruk rokok, tampak masih setengah hati. Hal itu terbukti dengan tidak adanya kebijakan melindungi buruh rokok dari bahaya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan mencarikan alternatif tanaman lain bagi petani tembakau.

Padahal selama ini, pengusaha rokok sering menjadikan petani dan buruh rokok sebagai tameng, untuk menghalangi hadirnya keputusan larangan merokok secara umum. Jika para petani dan buruh rokok diberi perlindungan dengan segera memberi mereka pekerjaan baru atau usaha baru, maka krisis akibat adanya keputusan menaikkan cukai tembakau tidak akan terjadi.

Saat ini saja, media cetak maupun elektronik, ramai memberitakan akibat kebijakan Pemerintah menaikkan tarif cukai tembakau pada 1 Januari 2010 lalu sebesar 15 %. Masalah langsung timbul, dengan adanya ancaman PHK dari pabrik rokok PT Batu Karang di Desa Genengan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 12 April 2010.

Ratusan buruh mengaku siap jadi pelacur, jika perusahaan yang memproduksi rokok kretek merk 153 itu ditutup. Buruh yang mayoritas perempuan, sempat histeris ketika menyuarakan aspirasinya agar perusahaan tidak ditutup. Bahkan, mereka menjerit dan menangis saat aksi berlangsung.

Hal ini tentunya tidak usah terjadi, jika Pemerintah sudah menyiapkan langkah preventif sebagai antisipasi. Buruh-buruh tersebut harus diberikan pekerjaan baru, agar mereka tidak kehilangan pekerjaan dan terus dapat menafkahi keluarganya.

Mereka kebanyakan bekerja di pabrik rokok, karena faktor ekonomi dan tidak tersedianya lowongan kerja yang mau mengambil mereka. Mereka jadi sepenuhnya bergantung pada pabrik rokok, dan akan terus berharap agar pabriknya terus berproduksi.

Sebenarnya, Pemerintah Indonesia akan banyak diuntungkan, jika rokok benar-benar dilarang beredar secara umum. Dengan menaikkan cukai rokok sehingga harga menjadi lebih tinggi, tentu akan membuat harga rokok menjadi tidak terjangkau.

Keluarga miskin yang rata-rata menjadi konsumen 11,7 %, lebih besar dari keluarga kaya yang hanya 7%, tentu akan tersimpan uangnya. Mereka tidak akan lagi belanja rokok, dan lebih fokus membangun perekonomian keluarga. Jika pun nekad belanja rokok, paling-paling hanya sekali-sekali saja.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh LD-FEUI pada tahun 2007, disebutkan, pengeluaran untuk rokok pada keluarga miskin menempati urutan kedua 11,7 %, setelah pengeluaran beras sebanyak 21,7 %. Jika keluarga miskin lebih mengutamakan belanja rokok daripada kebutuhan pokok lainnya, tentu Indonesia makin tidak sejahtera.

Di satu sisi, keputusan Pemerintah menaikkan cukai tembakau, akan menaikkan penerimaan negara menjadi Rp57 triliun di tahun 2010. Di samping itu, juga dapat mengendalikan konsumsi rokok dan dana dari keuntungan itu, bisa digunakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pemerintah sebenarnya bukan tidak berbuat, untuk menghalangi pertumbuhan rokok. Hal itu dibuktikan dengan adanya UU no.36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam UU ini dinyatakan, rokok masuk kategori zat adiktif, yaitu zat yang dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologis yang panjang bagi pemakainya.

Selama ini, efek dari akibat merokok yang dicantumkan di setiap kemasan rokok, tidak begitu berpengaruh bagi sebagian masyarakat. Mereka menganggap peringatan itu angin lalu, sehingga tidak apa-apa kalau dilanggar.

Gencarnya produsen rokok beriklan di media massa cetak dan elektronik, membuat banyak generasi muda terjerat untuk mencicipinya. Apalagi promosi melalui band-band terkenal, menambah jumlah perokok di setiap detik.

Dari kasus ini, mungkin pemerintah harus lebih mempertegas bahaya merokok di setiap kemasan rokok. Misalkan dengan cara menyertakan gambar peraga yang menceritakan akibat merokok, di setiap kemasan.

Kurikulum mengenai bahaya merokok, harus disertakan sejak dari TK hingga Perguruan Tinggi. Jika informasinya masuk ke dalam hati anak didik, maka mereka akan menjaga diri mereka dari pengaruh buruk rokok.

Gencarnya peringatan melalui media pendidikan, juga harus disusul dengan UU larangan bertanam tembakau. Jika memang tembakau sudah dinyatakan sebagai tumbuhan berbahaya, maka perlakuannya harus disamakan seperti ganja.

Selama ini Pemerintah tidak menaruh belas kasihan, bagi petani yang nekad bertanam ganja. Ladang mereka langsung dibakar, beserta tumbuhan ganja yang lagi subur-suburnya. Dengan demikian, masyarakat tidak akan berani lagi bertanam tembakau dan beralih ke tanaman lain.

Sukses larangan bertanam tembakau dan menanamkan bahaya rokok pada anak didik, tentunya akan menekan pertumbuhan perokok baru. Untuk sekarang berdasarkan survey yang dilakukan pada tahun 2004, dimana sebanyak 17,3 % pemuda usia 15-19 th adalah perokok pemula dan mereka besar kemungkinannya akan menjadi perokok seumur hidupnya.

Sudah pasti pula bisa menghilangkan keprihatinan tumbuhnya pecandu rokok di tiap keluarga. Untuk saat ini, 3 dari 4 keluarga di Indonesia, pasti mempunyai anggaran untuk pembelanjaan rokok. Mereka tidak terpengaruh pada faktor kemiskinan yang mereka alami.

Survey juga menyebutkan, rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi tembakau adalah Rp.136,534/bulan. Dimana jumlah pengeluaran rumah tangga termiskin untuk rokok tersebut 15x lebih besar dari pengeluaran untuk biaya kesehatan dan 9x lebih besar dari biaya pendidikan, serta 17x lebih besar dari pengeluaran untuk daging, 5x lebih besar dari pengeluaran untuk susu dan telur, 2x lebih besar dari pengeluaran untuk ikan, 2x lebih besar dari pengeluaran untuk sayuran dan 9x lebih besar dari pengeluaran untuk buah.

Akibatnya, bahaya gizi buruk dan kehilangan kesempatan untuk mendapat pendidikan dan kesehatan yang baik semakin mengancam anak-anak dari keluarga miskin. Ayah mereka lebih mengutamakan rokok, daripada membayar biaya sekolah anak-anak.

Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E-LIPI), Agus Eko Nugroho, mengungkapkan penduduk miskin tahun 2010 diperkirakan bakal mengalami kenaikan sebanyak 200.000 penduduk, menjadi 32,7 juta dibandingkan tahun ini yang mencapai 32,5 juta. Sementara itu, tahun 2008 mencapai 35 juta penduduk.

Jika masing-masing keluarga itu mengeluarkan uang sebanyak Rp.136,534/bulan, berarti ada uang sebesar Rp4.464.661.800.000.- yang bisa disimpan oleh Pemerintah. Itu baru dari keluarga miskin yang berhenti merokok. Jika nantinya ditambah oleh sedikitnya setengah dari golongan menengah, tentu lebih baik lagi.

Namun jika dibandingkan dengan pendapatan Pemerintah dari cukai rokok yang mencapai Rp57 triliun di tahun 2010, uang Rp4,5 triliun tentu belum ada apa-apanya. Bahkan kalau ditambah pun dengan alokasi anggaran untuk Departemen Kesehatan sebesar Rp20,8 trilun, seperti yang diungkap dalam
Pidato Presiden Pengantar RAPBN 2010 tanggal 15 atau 16 Agustus lalu, masih kalah dari cukai tembakau yang diterima Pemerintah.

Tapi kalau dikaji lebih lanjut, uang Rp57 triliun bakal didapat pemerintah dari penduduk yang produktif. Jika semua penduduk sehat, jauh dari penyakit, maka mereka akan lebih produktif. Kinerja mereka akan meningkat dan menghasilkan masukan ekonomi yang berlipat.

Waktu mereka tidak tersia-sia, hanya karena menghisap rokok. Waktu akan dimanfaatkan maksimal, untuk menghasilkan segala sesuatu yang bernilai ekonomi. Maka pada akhirnya, rakyat Indonesia sehat dan makin berdaya saing. Hendri Nova

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: